News Clipping:
Materi Seminar/Workshop:
Materi Client Gathering 2015:
Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Hari Tua
Materi Workshop:
Peluang dan Tantangan DPLK Pasca Jaminan Pensiun
Materi Presentasi Client Gathering 2014:
Strategy of Retirement Plan Design and Funding of Labor Law Benefits


Iuran Program Jaminan Pensiun dan Batasan Upah



Steven Tanner
Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun mengatur mengenai iuran program Jaminan Pensiun. Disebutkan bahwa iuran wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari upah, dimana 2% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% oleh Peserta.

Lebih lanjut dalam pasal tersebut disebutkan bahwa besaran iuran dimaksud akan dievaluasi paling singkat 3 tahun dengan mempertimbangkan "kondisi ekonomi sosial" dan perhitungan "kecukupan kewajiban aktuaria".

Lalu apa kriteria dan indikator "kondisi ekonomi sosial" dan siapa yang menetapkannya? Dan apa yang dimaksud dengan "kecukupan kewajiban aktuaria"?

Berikut opini dari Bapak Steven Tanner, Aktuaris dan Direktur Utama PT Dayamandiri Dharmakonsilindo.



» Read more ...


Usia Pensiun Program Jaminan Pensiun



Steven Tanner
Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun mengatur tentang Usia Pensiun. Disebutkan bahwa untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019 menjadi 57 tahun. Selanjutnya Usia Pensiun ini akan bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia 65 tahun, yang akan tercapai pada tahun 2043.

Berikut penjelasan Bapak Steven Tanner, Aktuaris dan Direktur Utama PT Dayamandiri Dharmakonsilindo tentang masalah tersebut.




» Read more ...


Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun



Steven Tanner
Peraturan Pemerintah yang terdiri dari 38 pasal ini mengatur mengenai pengertian jaminan pensiun, kepesertaan, tata cara pendaftaran, besarnya iuran, tata cara pembayaran iuran, manfaat jaminan pensiun, persyaratan dan mekanisme manfaat jaminan pensiun, sanksi administratif, dan pengawasan.

Dokumen ini belum kami lengkapi dengan bagian “penjelasan”, karena dokumen yang kami peroleh belum lengkap dan kurang jelas. Namun demikian, hanya terdapat 8 bagian yang diberikan penjelasan, selebihnya disebutkan “cukup jelas”.

Bagian-bagian yang diberikan penjelasan adalah:
  • Pasal 10 ayat (3): Yang dimaksud dengan “sementara tidak bekerja” adalah Peserta belum mendapatkan pekerjaan dan belum mencapai Usia Pensiun.
  • Pasal 17 ayat (1) huruf b: Yang dimaksud dengan “indeksasi” adalah penyesuaian besar Manfaat Pensiun.
  • Pasal 17 ayat (3): Yang dimaksud dengan “Upah yang sudah disesuaikan nilainya” adalah nilai di masa depan (future value) Upah dengan inflasi sebagai faktor pengganda (compounding factor).
  • Pasal 20 ayat (3) huruf a: Yang dimaksud dengan “tingkat kepadatan” atau density rate adalah tingkat ketaatan pembayaran Iuran oleh Peserta.
  • Pasal 20 ayat (5): Yang dimaksud dengan “dokter penasehat” adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan dan menetapkan Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap.
  • Pasal 25 ayat (1) huruf a: Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain: kartu Peserta, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga; dan/atau Surat Keterangan Berhenti Bekerja.
  • Pasal 26 ayat (2): Pemberhentian sementara pembayaran Manfaat Pensiun yang diberikan secara berkala tidak menghilangkan hak pensiunan apabila yang bersangkutan hadir melakukan konfirmasi.
  • Pasal 28 ayat (4): Perhitungan kecukupan kewajian aktuaria dilakukan oleh aktuaris independen.





  • » Read more ...


    Mengapa Iuran Jaminan Pensiun Cukup 1.5+ Persen?



    Steven Tanner
    Penerapan program Jaminan Pensiun (JP) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seharusnya disambut dengan gembira dan antusias karena menjanjikan kesinambungan penghasilan pada usia lanjut. Namun masyarakat (baca: pekerja formal) banyak yang masih bingung dan nampaknya belum memahami apa faedah dari program JP bagi mereka.

    Bukannya membicarakan kesejahteraan sosial mereka, yang kita saksikan justru perdebatan berkepanjangan mengenai besaran iuran.

    Berapa iuran program JP yang dianggap wajar dan optimal? Berikut penjelasan dari Bapak Steven Tanner, Aktuaris dan Direktur Utama PT Dayamandiri Dharmakonsilindo.




    » Read more ...
    Library:
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 19 Tahun 2015, tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
    Dana Pensiun:
    Penjelasan Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015, tentang Penjelasan atas Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun
    Dana Pensiun:
    Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015, tentang Investasi Dana Pensiun
    OJK:
    Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2014, tentang Penilaian Tingkat Resiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
    Dana Pensiun:
    Penjelasan Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015, tentang Penjelasan atas Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun
    Dana Pensiun:
    Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015, tentang Investasi Dana Pensiun
    OJK:
    Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2014, tentang Penilaian Tingkat Resiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
    Dana Pensiun:
    Peraturan OJK No. 9/POJK.05/2014, tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun
    Asuransi:
    Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
    Dana Pensiun:
    Penjelasan Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015, tentang Penjelasan atas Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun
    Dana Pensiun:
    Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015, tentang Investasi Dana Pensiun
    OJK:
    Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2014, tentang Penilaian Tingkat Resiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
    Dana Pensiun:
    Peraturan OJK No. 9/POJK.05/2014, tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun
    Asuransi:
    Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian
    OJK:
    Surat Edaran OJK Nomor 4/SEOJK.02/2014, tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan
    OJK:
    Peraturan OJK Nomor 3/POJK.02/2014, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
    Dana Pensiun:
    Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2015, tentang Investasi Dana Pensiun
    OJK:
    Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2014, tentang Penilaian Tingkat Resiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
    Dana Pensiun:
    Peraturan OJK No. 9/POJK.05/2014, tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun
    Asuransi:
    Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian
    OJK:
    Surat Edaran OJK Nomor 4/SEOJK.02/2014, tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan
    OJK:
    Peraturan OJK Nomor 3/POJK.02/2014, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
    OJK:
    Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014, tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
    Jaminan Sosial:
    Peraturan BPJS Nomor 3 Tahun 2014, tentang Tata Cara dan Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
    Dana Pensiun:
    Peraturan OJK No. 9/POJK.05/2014, tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun
    Asuransi:
    Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian
    OJK:
    Surat Edaran OJK Nomor 4/SEOJK.02/2014, tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan
    OJK:
    Peraturan OJK Nomor 3/POJK.02/2014, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
    OJK:
    Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014, tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
    Jaminan Sosial:
    Peraturan BPJS Nomor 3 Tahun 2014, tentang Tata Cara dan Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
    Jaminan Sosial:
    Peraturan BPJS Nomor 4 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2014, tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

    NEWS CLIPPING
    Index
    NEWS AND INFORMATION
    Index
    LIBRARY
    Index
    Our Company News & Information Contact Us
    Our Services Library Disclaimer
    Our Consultants News Clipping
    Our Clients Career
    Our Networks Tools
    Your IP address: 54.80.231.170 All Rights reserved by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo