Peraturan Pemerintah yang terdiri dari 38 pasal ini mengatur mengenai pengertian jaminan pensiun, kepesertaan, tata cara pendaftaran, besarnya iuran, tata cara pembayaran iuran, manfaat jaminan pensiun, persyaratan dan mekanisme manfaat jaminan pensiun, sanksi administratif, dan pengawasan.

Dokumen ini belum kami lengkapi dengan bagian “penjelasan”, karena dokumen yang kami peroleh belum lengkap dan kurang jelas. Namun demikian, hanya terdapat 8 bagian yang diberikan penjelasan, selebihnya disebutkan “cukup jelas”.

Bagian-bagian yang diberikan penjelasan adalah:

Pasal 10 ayat (3): Yang dimaksud dengan “sementara tidak bekerja” adalah Peserta belum mendapatkan pekerjaan dan belum mencapai Usia Pensiun.

Pasal 17 ayat (1) huruf b: Yang dimaksud dengan “indeksasi” adalah penyesuaian besar Manfaat Pensiun.

Pasal 17 ayat (3): Yang dimaksud dengan “Upah yang sudah disesuaikan nilainya” adalah nilai di masa depan (future value) Upah dengan inflasi sebagai faktor pengganda (compounding factor).

Pasal 20 ayat (3) huruf a: Yang dimaksud dengan “tingkat kepadatan” atau density rate adalah tingkat ketaatan pembayaran Iuran oleh Peserta.

Pasal 20 ayat (5): Yang dimaksud dengan “dokter penasehat” adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan dan menetapkan Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap.

Pasal 25 ayat (1) huruf a: Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain: kartu Peserta, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga; dan/atau Surat Keterangan Berhenti Bekerja.

Pasal 26 ayat (2): Pemberhentian sementara pembayaran Manfaat Pensiun yang diberikan secara berkala tidak menghilangkan hak pensiunan apabila yang bersangkutan hadir melakukan konfirmasi.

Pasal 28 ayat (4): Perhitungan kecukupan kewajian aktuaria dilakukan oleh aktuaris independen.