Username: Password: | Registration | Forgot Password
 
Dayamandiri Dharmakonsilindo - Konsultan Aktuaria Our Training | Dayamandiri Dharmakonsilindo | Konsultan Aktuaria
Pelatihan Aktuaria - Batch IV, 17-18 Oktober 2017 »

NEWS CLIPPING »



Iuran Program Jaminan Pensiun dan Batasan Upah



Steven Tanner
Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun mengatur mengenai iuran program Jaminan Pensiun. Disebutkan bahwa iuran wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari upah, dimana 2% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% oleh Peserta.

Lebih lanjut dalam pasal tersebut disebutkan bahwa besaran iuran dimaksud akan dievaluasi paling singkat 3 tahun dengan mempertimbangkan "kondisi ekonomi sosial" dan perhitungan "kecukupan kewajiban aktuaria".

Lalu apa kriteria dan indikator "kondisi ekonomi sosial" dan siapa yang menetapkannya? Dan apa yang dimaksud dengan "kecukupan kewajiban aktuaria"?

Berikut opini dari Bapak Steven Tanner, Aktuaris dan Direktur Utama PT Dayamandiri Dharmakonsilindo.



» Read more ...


Usia Pensiun Program Jaminan Pensiun



Steven Tanner
Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun mengatur tentang Usia Pensiun. Disebutkan bahwa untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019 menjadi 57 tahun. Selanjutnya Usia Pensiun ini akan bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia 65 tahun, yang akan tercapai pada tahun 2043.

Berikut penjelasan Bapak Steven Tanner, Aktuaris dan Direktur Utama PT Dayamandiri Dharmakonsilindo tentang masalah tersebut.




» Read more ...


Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun



Steven Tanner
Peraturan Pemerintah yang terdiri dari 38 pasal ini mengatur mengenai pengertian jaminan pensiun, kepesertaan, tata cara pendaftaran, besarnya iuran, tata cara pembayaran iuran, manfaat jaminan pensiun, persyaratan dan mekanisme manfaat jaminan pensiun, sanksi administratif, dan pengawasan.

Dokumen ini belum kami lengkapi dengan bagian “penjelasan”, karena dokumen yang kami peroleh belum lengkap dan kurang jelas. Namun demikian, hanya terdapat 8 bagian yang diberikan penjelasan, selebihnya disebutkan “cukup jelas”.

Bagian-bagian yang diberikan penjelasan adalah:
  • Pasal 10 ayat (3): Yang dimaksud dengan “sementara tidak bekerja” adalah Peserta belum mendapatkan pekerjaan dan belum mencapai Usia Pensiun.
  • Pasal 17 ayat (1) huruf b: Yang dimaksud dengan “indeksasi” adalah penyesuaian besar Manfaat Pensiun.
  • Pasal 17 ayat (3): Yang dimaksud dengan “Upah yang sudah disesuaikan nilainya” adalah nilai di masa depan (future value) Upah dengan inflasi sebagai faktor pengganda (compounding factor).
  • Pasal 20 ayat (3) huruf a: Yang dimaksud dengan “tingkat kepadatan” atau density rate adalah tingkat ketaatan pembayaran Iuran oleh Peserta.
  • Pasal 20 ayat (5): Yang dimaksud dengan “dokter penasehat” adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan dan menetapkan Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap.
  • Pasal 25 ayat (1) huruf a: Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain: kartu Peserta, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga; dan/atau Surat Keterangan Berhenti Bekerja.
  • Pasal 26 ayat (2): Pemberhentian sementara pembayaran Manfaat Pensiun yang diberikan secara berkala tidak menghilangkan hak pensiunan apabila yang bersangkutan hadir melakukan konfirmasi.
  • Pasal 28 ayat (4): Perhitungan kecukupan kewajian aktuaria dilakukan oleh aktuaris independen.





  • » Read more ...


    Mengapa Iuran Jaminan Pensiun Cukup 1.5+ Persen?



    Steven Tanner
    Penerapan program Jaminan Pensiun (JP) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seharusnya disambut dengan gembira dan antusias karena menjanjikan kesinambungan penghasilan pada usia lanjut. Namun masyarakat (baca: pekerja formal) banyak yang masih bingung dan nampaknya belum memahami apa faedah dari program JP bagi mereka.

    Bukannya membicarakan kesejahteraan sosial mereka, yang kita saksikan justru perdebatan berkepanjangan mengenai besaran iuran.

    Berapa iuran program JP yang dianggap wajar dan optimal? Berikut penjelasan dari Bapak Steven Tanner, Aktuaris dan Direktur Utama PT Dayamandiri Dharmakonsilindo.




    » Read more ...
    SEMINAR/WORKSHOP »
    Materi Client Gathering 2015:
    Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Hari Tua
    Materi Workshop:
    Peluang dan Tantangan DPLK Pasca Jaminan Pensiun
    Materi Presentasi Client Gathering 2014:
    Strategy of Retirement Plan Design and Funding of Labor Law Benefits

    LIBRARY »
    Asuransi:
    Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2017, tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian
    Asuransi:
    Peraturan OJK Nomor 72/POJK.05/2016, tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah
    Asuransi:
    Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016, tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 28/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 27/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 26/SEOJK.05/2017, tentang Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi pada Perusahaan Asuransi , Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 29-SEOJK.05-2017, tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
    Asuransi:
    Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016, tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 28/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 27/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 26/SEOJK.05/2017, tentang Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi pada Perusahaan Asuransi , Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 29-SEOJK.05-2017, tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 23/SEOJK.05/2017, tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 28/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 27/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 26/SEOJK.05/2017, tentang Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi pada Perusahaan Asuransi , Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 29-SEOJK.05-2017, tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 23/SEOJK.05/2017, tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 22/SEOJK.05/2017, tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
    Dana Pensiun:
    Sosialisasi Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2017, tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 26/SEOJK.05/2017, tentang Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi pada Perusahaan Asuransi , Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 29-SEOJK.05-2017, tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 23/SEOJK.05/2017, tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 22/SEOJK.05/2017, tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
    Dana Pensiun:
    Sosialisasi Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2017, tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun
    Dana Pensiun:
    Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2017, tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun
    Dana Pensiun:
    Peraturan OJK Nomor 16/POJK.05/2016, tentang PEDOMAN TATA KELOLA DANA PENSIUN
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 23/SEOJK.05/2017, tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
    Asuransi:
    Surat Edaran OJK Nomor 22/SEOJK.05/2017, tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
    Dana Pensiun:
    Sosialisasi Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2017, tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun
    Dana Pensiun:
    Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2017, tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun
    Dana Pensiun:
    Peraturan OJK Nomor 16/POJK.05/2016, tentang PEDOMAN TATA KELOLA DANA PENSIUN
    Dana Pensiun:
    Peraturan OJK Nomor 17/POJK.05/2016, tentang LAPORAN TEKNIS DANA PENSIUN
    Dana Pensiun:
    Peraturan OJK Nomor 15/POJK.05/2016, tentang PERSYARATAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
    NEWS CLIPPING »
    Index
    NEWS AND INFORMATION »
    Index
    LIBRARY »
    Index
    Our Company News & Information Contact Us
    Our Services Library Disclaimer
    Our Consultants News Clipping
    Our Clients Career
    Our Networks Tools
    Your IP address: 54.161.108.158 All Rights reserved by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo