Username: Password: | Registration | Forgot Password
 
Dayamandiri Dharmakonsilindo - Konsultan Aktuaria

NEWS CLIPPING »


Kesejahteraan Hari Tua


Tingkat Penghasilan Pensiun dan Pendanaan Pesangon


Joko (bukan nama sebenarnya) baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke 55 dan pensiun dari perusahaan tempat dia mengabdikan dirinya selama 30 tahun. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK-13), ia berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali uang pesangon ditambah 1 kali uang penghargaan masa kerja ditambah uang penggantian hak. Dengan masa kerja 30 tahun dan upah sebulan sesaat sebelum pensiun sebesar Rp 3,5 juta, ia berhak atas 32,2 x Rp 3,5 juta = Rp 112,7 juta. Setelah dipotong pajak sebesar Rp 4,405 juta, ia menerima Rp 108,295 juta.

Lain lagi dengan Herman (juga bukan nama sebenarnya), rekan kerja Joko pada perusahaan yang sama. Ia pensiun bulan sebelumnya setelah bekerja 30 tahun. Upahnya sebulan sesaat sebelum pensiun sebesar Rp 15 juta. Uang pesangon yang ia terima waktu itu dengan menggunakan rumusan UUK-13 yang sama adalah sebesar Rp 483 juta (sebelum pajak), atau Rp 423,05 juta (setelah pajak).

Mungkin Joko bertanya dalam hatinya, mengapa nilai nominal yang ia peroleh sekitar 4 kali lebih kecil dibandingkan Herman. Apakah kebutuhan hidup mereka setelah pensiun berbeda, sehingga Herman pantas menerima nominal yang lebih besar?

Baca selanjutnya versi Doc / PDF


Tingkat Penghasilan Pensiun dan Pendanaan Pesangon

Joko (bukan nama sebenarnya) baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke 55 dan pensiun dari perusahaan tempat dia mengabdikan dirinya selama 30 tahun. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK-13), ia berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali uang pesangon ditambah 1 kali uang penghargaan masa kerja ditambah uang penggantian hak. Dengan masa kerja 30 tahun dan upah sebulan sesaat sebelum pensiun sebesar Rp 3,5 juta, ia berhak atas 32,2 x Rp 3,5 juta = Rp 112,7 juta. Setelah dipotong pajak sebesar Rp 4,405 juta, ia menerima Rp 108,295 juta.

Lain lagi dengan Herman (juga bukan nama sebenarnya), rekan kerja Joko pada perusahaan yang sama. Ia pensiun bulan sebelumnya setelah bekerja 30 tahun. Upahnya sebulan sesaat sebelum pensiun sebesar Rp 15 juta. Uang pesangon yang ia terima waktu itu dengan menggunakan rumusan UUK-13 yang sama adalah sebesar Rp 483 juta (sebelum pajak), atau Rp 423,05 juta (setelah pajak).

Mungkin Joko bertanya dalam hatinya, mengapa nilai nominal yang ia peroleh sekitar 4 kali lebih kecil dibandingkan Herman. Apakah kebutuhan hidup mereka setelah pensiun berbeda, sehingga Herman pantas menerima nominal yang lebih besar?


Baca selanjutnya versi Doc / PDF

Download here..
SEMINAR/WORKSHOP »
Workshop Repositioning Pemasaran & Edukasi DPLK:
Monthly Payments: Proposed Simple Design Features
Materi Client Gathering 2015:
Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Hari Tua
Materi Workshop:
Peluang dan Tantangan DPLK Pasca Jaminan Pensiun
Materi Presentasi Client Gathering 2014:
Strategy of Retirement Plan Design and Funding of Labor Law Benefits

LIBRARY »
Dana Pensiun:
Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2018, tentang Laporan Berkala Dana Pensiun
Dana Pensiun:
Peraturan OJK Nomor 8/POJK.05/2018, tentang Pendanaan Dana Pensiun
Asuransi:
Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2017, tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian
Asuransi:
Peraturan OJK Nomor 72/POJK.05/2016, tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah
Asuransi:
Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016, tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 28/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 27/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
Asuransi:
Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2017, tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian
Asuransi:
Peraturan OJK Nomor 72/POJK.05/2016, tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah
Asuransi:
Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016, tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 28/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 27/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 26/SEOJK.05/2017, tentang Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi pada Perusahaan Asuransi , Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 29-SEOJK.05-2017, tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
Asuransi:
Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016, tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 28/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 27/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 26/SEOJK.05/2017, tentang Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi pada Perusahaan Asuransi , Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 29-SEOJK.05-2017, tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 23/SEOJK.05/2017, tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 28/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 27/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 26/SEOJK.05/2017, tentang Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi pada Perusahaan Asuransi , Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 29-SEOJK.05-2017, tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 23/SEOJK.05/2017, tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 22/SEOJK.05/2017, tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Dana Pensiun:
Sosialisasi Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2017, tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 26/SEOJK.05/2017, tentang Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi pada Perusahaan Asuransi , Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 29-SEOJK.05-2017, tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.05/2017, tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 23/SEOJK.05/2017, tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
Asuransi:
Surat Edaran OJK Nomor 22/SEOJK.05/2017, tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Dana Pensiun:
Sosialisasi Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2017, tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun
Dana Pensiun:
Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2017, tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun
Dana Pensiun:
Peraturan OJK Nomor 16/POJK.05/2016, tentang PEDOMAN TATA KELOLA DANA PENSIUN
NEWS CLIPPING »
Index
NEWS AND INFORMATION »
Index
LIBRARY »
Index
Our Company News & Information Contact Us
Our Services Library Disclaimer
Our Consultants News Clipping
Our Clients Career
Our Networks Tools
Your IP address: 3.80.218.53 All Rights reserved by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo