Username: Password: | Registration | Forgot Password
 
Dayamandiri Dharmakonsilindo - Konsultan Aktuaria

NEWS CLIPPING »



Iuran Program Jaminan Pensiun dan Batasan Upah



Steven Tanner
Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun mengatur mengenai iuran program Jaminan Pensiun. Disebutkan bahwa iuran wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari upah, dimana 2% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% oleh Peserta.

Lebih lanjut dalam pasal tersebut disebutkan bahwa besaran iuran dimaksud akan dievaluasi paling singkat 3 tahun dengan mempertimbangkan "kondisi ekonomi sosial" dan perhitungan "kecukupan kewajiban aktuaria".

Lalu apa kriteria dan indikator "kondisi ekonomi sosial" dan siapa yang menetapkannya? Dan apa yang dimaksud dengan "kecukupan kewajiban aktuaria"?

Berikut opini dari Bapak Steven Tanner, Aktuaris dan Direktur Utama PT Dayamandiri Dharmakonsilindo.



» Read more ...


Usia Pensiun Program Jaminan Pensiun



Steven Tanner
Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun mengatur tentang Usia Pensiun. Disebutkan bahwa untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019 menjadi 57 tahun. Selanjutnya Usia Pensiun ini akan bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia 65 tahun, yang akan tercapai pada tahun 2043.

Berikut penjelasan Bapak Steven Tanner, Aktuaris dan Direktur Utama PT Dayamandiri Dharmakonsilindo tentang masalah tersebut.




» Read more ...


Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun



Steven Tanner
Peraturan Pemerintah yang terdiri dari 38 pasal ini mengatur mengenai pengertian jaminan pensiun, kepesertaan, tata cara pendaftaran, besarnya iuran, tata cara pembayaran iuran, manfaat jaminan pensiun, persyaratan dan mekanisme manfaat jaminan pensiun, sanksi administratif, dan pengawasan.

Dokumen ini belum kami lengkapi dengan bagian “penjelasan”, karena dokumen yang kami peroleh belum lengkap dan kurang jelas. Namun demikian, hanya terdapat 8 bagian yang diberikan penjelasan, selebihnya disebutkan “cukup jelas”.

Bagian-bagian yang diberikan penjelasan adalah:
  • Pasal 10 ayat (3): Yang dimaksud dengan “sementara tidak bekerja” adalah Peserta belum mendapatkan pekerjaan dan belum mencapai Usia Pensiun.
  • Pasal 17 ayat (1) huruf b: Yang dimaksud dengan “indeksasi” adalah penyesuaian besar Manfaat Pensiun.
  • Pasal 17 ayat (3): Yang dimaksud dengan “Upah yang sudah disesuaikan nilainya” adalah nilai di masa depan (future value) Upah dengan inflasi sebagai faktor pengganda (compounding factor).
  • Pasal 20 ayat (3) huruf a: Yang dimaksud dengan “tingkat kepadatan” atau density rate adalah tingkat ketaatan pembayaran Iuran oleh Peserta.
  • Pasal 20 ayat (5): Yang dimaksud dengan “dokter penasehat” adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan dan menetapkan Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap.
  • Pasal 25 ayat (1) huruf a: Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain: kartu Peserta, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga; dan/atau Surat Keterangan Berhenti Bekerja.
  • Pasal 26 ayat (2): Pemberhentian sementara pembayaran Manfaat Pensiun yang diberikan secara berkala tidak menghilangkan hak pensiunan apabila yang bersangkutan hadir melakukan konfirmasi.
  • Pasal 28 ayat (4): Perhitungan kecukupan kewajian aktuaria dilakukan oleh aktuaris independen.





  • » Read more ...


    Mengapa Iuran Jaminan Pensiun Cukup 1.5+ Persen?



    Steven Tanner
    Penerapan program Jaminan Pensiun (JP) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seharusnya disambut dengan gembira dan antusias karena menjanjikan kesinambungan penghasilan pada usia lanjut. Namun masyarakat (baca: pekerja formal) banyak yang masih bingung dan nampaknya belum memahami apa faedah dari program JP bagi mereka.

    Bukannya membicarakan kesejahteraan sosial mereka, yang kita saksikan justru perdebatan berkepanjangan mengenai besaran iuran.

    Berapa iuran program JP yang dianggap wajar dan optimal? Berikut penjelasan dari Bapak Steven Tanner, Aktuaris dan Direktur Utama PT Dayamandiri Dharmakonsilindo.




    » Read more ...
    SEMINAR/WORKSHOP »
    Workshop Repositioning Pemasaran & Edukasi DPLK:
    Monthly Payments: Proposed Simple Design Features
    Materi Client Gathering 2015:
    Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Hari Tua
    Materi Workshop:
    Peluang dan Tantangan DPLK Pasca Jaminan Pensiun
    Materi Presentasi Client Gathering 2014:
    Strategy of Retirement Plan Design and Funding of Labor Law Benefits

    LIBRARY »
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2018, tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2019
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
    Asuransi:
    Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2018, tentang Perubahan atas POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
    Jaminan Sosial:
    Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.05/2019, tentang Bentuk dan Susunan Laporan Aktuaris Tahunan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017, tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
    Asuransi:
    Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2018, tentang Perubahan atas POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
    Jaminan Sosial:
    Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.05/2019, tentang Bentuk dan Susunan Laporan Aktuaris Tahunan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017, tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nmor 84 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017, tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nmor 84 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013, tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
    Ketenagakerjaan:
    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nmor 84 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013, tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
    Ketenagakerjaan:
    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja
    Dana Pensiun:
    Surat Edaran OJK 19/SEOJK.05/2019, tentang Investasi Penyertaan Langsung Dana Pensiun
    Asuransi:
    Peraturan OJK 43/POJK.05/2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nmor 84 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
    Jaminan Sosial:
    Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013, tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
    Ketenagakerjaan:
    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja
    Dana Pensiun:
    Surat Edaran OJK 19/SEOJK.05/2019, tentang Investasi Penyertaan Langsung Dana Pensiun
    Asuransi:
    Peraturan OJK 43/POJK.05/2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian
    Asuransi:
    Peraturan OJK 38/POJK.05/2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
    Dana Pensiun:
    Surat Edaran OJK 22/SEOJK.05/2020, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun
    NEWS CLIPPING »
    Index
    NEWS AND INFORMATION »
    Index
    LIBRARY »
    Index
    Our Company News & Information Contact Us
    Our Services Library Disclaimer
    Our Consultants News Clipping
    Our Clients Career
    Our Networks Tools
    Your IP address: 100.24.113.182 All Rights reserved by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo