Username: Password: | Registration | Forgot Password
 
Dayamandiri Dharmakonsilindo - Konsultan Aktuaria

NEWS CLIPPING »


Kesejahteraan Hari Tua


Tingkat Penghasilan Pensiun dan Pendanaan Pesangon


Joko (bukan nama sebenarnya) baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke 55 dan pensiun dari perusahaan tempat dia mengabdikan dirinya selama 30 tahun. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK-13), ia berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali uang pesangon ditambah 1 kali uang penghargaan masa kerja ditambah uang penggantian hak. Dengan masa kerja 30 tahun dan upah sebulan sesaat sebelum pensiun sebesar Rp 3,5 juta, ia berhak atas 32,2 x Rp 3,5 juta = Rp 112,7 juta. Setelah dipotong pajak sebesar Rp 4,405 juta, ia menerima Rp 108,295 juta.

Lain lagi dengan Herman (juga bukan nama sebenarnya), rekan kerja Joko pada perusahaan yang sama. Ia pensiun bulan sebelumnya setelah bekerja 30 tahun. Upahnya sebulan sesaat sebelum pensiun sebesar Rp 15 juta. Uang pesangon yang ia terima waktu itu dengan menggunakan rumusan UUK-13 yang sama adalah sebesar Rp 483 juta (sebelum pajak), atau Rp 423,05 juta (setelah pajak).

Mungkin Joko bertanya dalam hatinya, mengapa nilai nominal yang ia peroleh sekitar 4 kali lebih kecil dibandingkan Herman. Apakah kebutuhan hidup mereka setelah pensiun berbeda, sehingga Herman pantas menerima nominal yang lebih besar?

Baca selanjutnya versi Doc / PDF


Tingkat Penghasilan Pensiun dan Pendanaan Pesangon

Joko (bukan nama sebenarnya) baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke 55 dan pensiun dari perusahaan tempat dia mengabdikan dirinya selama 30 tahun. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK-13), ia berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali uang pesangon ditambah 1 kali uang penghargaan masa kerja ditambah uang penggantian hak. Dengan masa kerja 30 tahun dan upah sebulan sesaat sebelum pensiun sebesar Rp 3,5 juta, ia berhak atas 32,2 x Rp 3,5 juta = Rp 112,7 juta. Setelah dipotong pajak sebesar Rp 4,405 juta, ia menerima Rp 108,295 juta.

Lain lagi dengan Herman (juga bukan nama sebenarnya), rekan kerja Joko pada perusahaan yang sama. Ia pensiun bulan sebelumnya setelah bekerja 30 tahun. Upahnya sebulan sesaat sebelum pensiun sebesar Rp 15 juta. Uang pesangon yang ia terima waktu itu dengan menggunakan rumusan UUK-13 yang sama adalah sebesar Rp 483 juta (sebelum pajak), atau Rp 423,05 juta (setelah pajak).

Mungkin Joko bertanya dalam hatinya, mengapa nilai nominal yang ia peroleh sekitar 4 kali lebih kecil dibandingkan Herman. Apakah kebutuhan hidup mereka setelah pensiun berbeda, sehingga Herman pantas menerima nominal yang lebih besar?


Baca selanjutnya versi Doc / PDF

Download here..
SEMINAR/WORKSHOP »
Workshop Repositioning Pemasaran & Edukasi DPLK:
Monthly Payments: Proposed Simple Design Features
Materi Client Gathering 2015:
Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Hari Tua
Materi Workshop:
Peluang dan Tantangan DPLK Pasca Jaminan Pensiun
Materi Presentasi Client Gathering 2014:
Strategy of Retirement Plan Design and Funding of Labor Law Benefits

LIBRARY »
Jaminan Sosial:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2018, tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2019
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Asuransi:
Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2018, tentang Perubahan atas POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
Jaminan Sosial:
Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.05/2019, tentang Bentuk dan Susunan Laporan Aktuaris Tahunan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Jaminan Sosial:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017, tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia
Jaminan Sosial:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Asuransi:
Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2018, tentang Perubahan atas POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
Jaminan Sosial:
Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.05/2019, tentang Bentuk dan Susunan Laporan Aktuaris Tahunan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Jaminan Sosial:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017, tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia
Jaminan Sosial:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nmor 84 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Jaminan Sosial:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017, tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia
Jaminan Sosial:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nmor 84 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013, tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Ketenagakerjaan:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nmor 84 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013, tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Ketenagakerjaan:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja
Dana Pensiun:
Surat Edaran OJK 19/SEOJK.05/2019, tentang Investasi Penyertaan Langsung Dana Pensiun
Asuransi:
Peraturan OJK 43/POJK.05/2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nmor 84 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013, tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Ketenagakerjaan:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja
Dana Pensiun:
Surat Edaran OJK 19/SEOJK.05/2019, tentang Investasi Penyertaan Langsung Dana Pensiun
Asuransi:
Peraturan OJK 43/POJK.05/2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian
Asuransi:
Peraturan OJK 38/POJK.05/2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
Dana Pensiun:
Surat Edaran OJK 22/SEOJK.05/2020, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun
NEWS CLIPPING »
Index
NEWS AND INFORMATION »
Index
LIBRARY »
Index
Our Company News & Information Contact Us
Our Services Library Disclaimer
Our Consultants News Clipping
Our Clients Career
Our Networks Tools
Your IP address: 100.24.113.182 All Rights reserved by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo