Username: Password: | Registration | Forgot Password
 
Dayamandiri Dharmakonsilindo - Konsultan Aktuaria

NEWS CLIPPING »


Tentang Program Pensiun, JHT, Pesangon, dan JP



Mari Luruskan Pikiran



Steven Tanner
Salah satu program dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU-SJSN) yang akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah Jaminan Pensiun (JP). Menurut ketentuan yang ada, JP ini mulai diselenggarakan per 1 Juli 2015 dan bersifat wajib untuk seluruh pekerja di Indonesia dengan membayar iuran.

Banyak kalangan khawatir bahwa kehadiran JP akan mengancam keberadaan Program Pensiun yang sudah ada, yaitu yang diselenggarakan secara sukarela berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU-DP), baik melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Apakah kekhawatiran ini beralasan? Jawabannya tergantung – bisa ya, bisa tidak.

Beberapa pihak mengusulkan agar dilakukan harmonisasi antara JP dengan Program Pensiun. Sedangkan pihak lainnya mengusulkan agar keikutsertaan dalam JP hanya diutamakan bagi perusahaan yang belum menyelenggarakan Program Pensiun saja.

Sementara itu, bukankah kita mengetahui ada ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK-13) yang menyebutkan bahwa Program Pensiun itu (tidak termasuk akumulasi iuran peserta beserta hasil pengembangannya, bila ada) dapat digunakan sebagai kompensasi terhadap uang pesangon (Pesangon)? Oleh karena itu, wajar apabila muncul pertanyaan bagaimana hubungan antara rencana “harmonisasi JP dan Program Pensiun” ini dengan Pesangon? Kemudian dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian Program Pensiun dalam UUK-13 itu termasuk JP dalam UU-SJSN. Kalau semua yang dikatakan di atas itu memang benar dan dapat direalisasikan, maka tidak salah kalau kita kemudian menyimpulkan hal-hal berikut ini:

Read more..



Download here..
SEMINAR/WORKSHOP »
Workshop Repositioning Pemasaran & Edukasi DPLK:
Monthly Payments: Proposed Simple Design Features
Materi Client Gathering 2015:
Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Hari Tua
Materi Workshop:
Peluang dan Tantangan DPLK Pasca Jaminan Pensiun
Materi Presentasi Client Gathering 2014:
Strategy of Retirement Plan Design and Funding of Labor Law Benefits

LIBRARY »
Dana Pensiun:
Peraturan OJK Nomor 60/POJK.05/2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun
Jaminan Sosial:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2018, tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2019
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Asuransi:
Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2018, tentang Perubahan atas POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
Jaminan Sosial:
Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.05/2019, tentang Bentuk dan Susunan Laporan Aktuaris Tahunan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Jaminan Sosial:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017, tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia
Jaminan Sosial:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Asuransi:
Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2018, tentang Perubahan atas POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
Jaminan Sosial:
Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.05/2019, tentang Bentuk dan Susunan Laporan Aktuaris Tahunan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Jaminan Sosial:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017, tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia
Jaminan Sosial:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Jaminan Sosial:
Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.05/2019, tentang Bentuk dan Susunan Laporan Aktuaris Tahunan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Jaminan Sosial:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017, tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia
Jaminan Sosial:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nmor 84 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013, tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Jaminan Sosial:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nmor 84 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013, tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Ketenagakerjaan:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja
Dana Pensiun:
Surat Edaran OJK 19/SEOJK.05/2019, tentang Investasi Penyertaan Langsung Dana Pensiun
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nmor 84 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Jaminan Sosial:
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013, tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Ketenagakerjaan:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja
Dana Pensiun:
Surat Edaran OJK 19/SEOJK.05/2019, tentang Investasi Penyertaan Langsung Dana Pensiun
Asuransi:
Peraturan OJK 43/POJK.05/2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian
Asuransi:
Peraturan OJK 38/POJK.05/2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
NEWS CLIPPING »
Index
NEWS AND INFORMATION »
Index
LIBRARY »
Index
Our Company News & Information Contact Us
Our Services Library Disclaimer
Our Consultants News Clipping
Our Clients Career
Our Networks Tools
Your IP address: 3.239.236.140 All Rights reserved by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo